Peraturan No. 562 KMK. 02/2004

Tentang Subsidi Benih Padi, Kedelai, Jagung Hibrida Dan Jagung Komposit Bersertifikat Hasil Produksi Pt. Sang Hyang Seri (Persero), Pt. Pertani (Persero) Dan Penangkar Swasta Tahun Anggaran 2004
Dimensi Kebijakan On-Farm, Off-Farm, Tata Niaga
Target Pelaku Petani, Pelaku Perdagangan, Penyedia Jasa Logistik
Obyek Kebijakan Benih Kedelai
Kategori Peraturan Menteri
Instansi Kementerian Keuangan
Tahun Penetapan 2004
Tanggal Penetapan 26 Desember
Ditetapkan Oleh (jabatan) Menteri Keuangan
Ditetapkan Oleh (personal) Jusuf Anwar
Latarbelakang dalam rangka meningkatkan produksi tanaman pangan yang berkualitas dan untuk membantu para petani agar dapat membeli benih padi, kedelai, jagung hibrida dan jagung komposit dengan harga yang terjangkau, perlu diberikan subsidi bagi benih padi, kedelai, jagung hibrida dan jagung komposit bersertifikat hasil produksi PT. Sang Hyang Seri (Persero), PT. Pertani (Persero) dan Penangkar Swasta
Tujuan Menetapkan Subsidi Benih Padi, Kedelai, Jagung Hibrida dan Jagung Komposit Bersertifikat Hasil Produksi PT. Sang Hyang Seri (Persero), PT. Pertani (Persero) dan Penangkar Swasta Tahun Anggaran 2004.
Ketentuan 1, 2 Pengertian : (1) Harga Pokok Penjualan (HPP) adalah semua biaya yang timbul, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk proses produksi benih dalam 1 (satu) periode usaha. HPP benih kedelai sebesar Rp. 5.500,00/kg. (2). Harga Penyerahan adalah harga jual benih rata-rata dalam 1 (satu) tahun di tingkat penyalur. Harga Penyerahan kedelai sebesar Rp. 4.500,00/kg. (3). Subsidi benih adalah penggantian biaya produksi benih yang harus dibayar oleh Pemerintah apabila benih tersebut sudah terjual sebesar selisih antara HPP dengan Harga Penyerahan. Subsidi benih kedelai sebesar Rp. 1.000,00/kg. (4). Profit margin adalah keuntungan yang diberikan Pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara dan Penangkar Swasta karena telah menyalurkan/menjual benih bersubsidi, yaitu maksimum sebesar 5% (lima persen) dari HPP. Profit margin benih kedelai sebesar Rp. 275,00/kg. (5). Harga Eceran Tertinggi (HBT) adalah harga jual benih rata-rata dalam 1 (satu) tahun di tingkat petani berdasarkan Harga Penyerahan yang diperhitungkan dengan Biaya Penyaluran. Biaya penyaluran benih kedelai bersubsidi hingga ke tingkat petani ditetapkan sebesar Rp. 200,00/kg. (6). HET ditingkat petani atau konsumen adalah jumlah dari Harga Penyerahan ditambah dengan biaya penyaluran. HET ditingkat petani atau konsumen untuk benih kedelai sebesar Rp. 4.700,00/kg. 3 (1) Penyediaan dana subsidi benih diberikan setiap bulan dan penyediaan dana untuk profit margin diberikan per triwulan. 3 (2) Pembayaran subsidi benih maupun profit margin dilakukan setelah terlebih dahulu dilaksanakan verifikasi terhadap realisasi penyaluran benih dan realisasi hasil penjualan benih yang telah dilaksanakan oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero), PT. Pertani (Persero) dan Penangkar Swasta yang berada di bawah koordinasi dan tanggung jawab PT. Sang Hyang Seri (Persero) atau PT. Pertani (Persero). 5. Pembayaran final subsidi benih dalam 1 (satu) tahun anggaran dilakukan setelah dilakukan audit atas perhitungan realisasi penyaluran subsidi benih dan profit margin oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau Auditor yang berwenang melakukan audit sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 6 (a) Apabila realisasi HPP masing-masing benih kedelai hasil audit lebih rendah dari HPP benih kedelai yang ditetapkan, diberikan tambahan profit margin sebesar 10% (sepuluh persen) dari selisih HPP benih hasil audit dengan HPP benih yang ditetapkan, dengan maksimum penambahan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari profit margin yang telah ditetapkan. 6 (b) Apabila realisasi HPP benih kedelai hasil audit lebih tinggi dari HPP benih kedelai yang ditetapkan, dikenakan pengurangan profit margin sebesar 10 % (sepuluh persen) dari selisih HPP benih hasil audit dengan HPP benih yang ditetapkan, dengan maksimum pengurangan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari profit margin yang telah ditetapkan.
KEBIJAKAN TERKAIT

84/M-DAG/PER/12/2013

133/PMK.011/2013

59/M-DAG/PER/9/2013

52/M-DAG/PER/9/2013

49/M-DAG/PER/9/2013